Upah Buruh Kebersihan Dinas PU Kayong Utara Diduga Disunat Untuk Administrasi

Redaksi    Jumat, Juni 13, 2025    Comment   

Upah Buruh Kebersihan Dinas PU Kayong Utara Diduga Disunat Untuk Administrasi

Foto: Petugas Kebersihan Pemkab Kayong Utara.

KAYONG UTARA - Upah pekerja harian lepas tenaga kebersihan di unit pelaksana teknis (UPT) Kebersihan dinas Pekerjaan Umum (PU) Pemda Kayong Utara diduga disunat sebesar 300 ribu perorang perbulan. Hal ini disinyalir sudah terjadi sejak tahun 2019 sampai sekarang.

Adapun jumlah buruh kebersihan dibawah koordinator unit pelaksana teknis (UPT) Bidang Kebersihan Dinas PU Kabupaten Kayong Utara adalah sebanyak 26 orang.

Dikutip dari satu media online yang release pada Selasa 10 Juni 2025, salah seorang pekerja kebersihan berinisial AP mengatakan, kalau berdasarkan daftar tanda terima yang ditandatangani dirinya bersama rekannya yang lain, tertera upah bulanan mereka sebesar Rp 1,8 juta.

Tetapi yang nyata diterima hanya sebesar Rp 1,5 juta. Pengurangan 300 ribu itu tidak diketahui dirinya karena tidak ada penjelasan dari pihak UPT kebersihan. 

Menurut AP, ia ikhlas kalau pengurangan gaji itu maksimal sebesar Rp 50 ribu. Karena mungkin saja dipakai untuk iuran asuransi BPJS ketenagakerjaan. Selebihnya, ia merasa keberatan.

"Kalau 50 ribu ikhlas dunia akhirat, ucapan terima kasih kami karena sudah memberi pekerjaan," ucap AP pada Selasa 10 Juni 2025.

Ia merasa tidak punya pilihan untuk memprotes pengurangan upah bulanan yang diterima dengan alasan kebutuhan dan tidak ada pilihan pekerjaan lain. 

Alasan telak lainnya adalah karena status hubungan pekerjaan dengan Pemda Kayong Utara, karena mereka hanya buruh bukan PNS ataupun pegawai P3K.

"Kami endak ade pilihan yang penting ade rejeki untuk hidupi anak istri. Takut pun sewaktu waktu dipecat diganti dengan P3K atau tenaga lain karena status kami hanya SK kepala dinas, SK nya pun kolektif," ujarnya. 

Menanggapi hal itu, kepala unit pelaksana teknis (UPT) Keberhasilan dinas pekerjaan umum Pemda Kayong Utara Ita Novita menjelaskan bahwa pengurangan upah buruh kebersihan akan dikembalikan lagi dalam bentuk tunjangan hari raya (THR) ataupun bonus akhir tahun. 

Selain itu, uang yang dikutil juga dipakai sebagai biaya administrasi kegiatan karena keterbatasan anggaran pada pihaknya sehingga dicari jalan dengan mengurangi upah buruh kebersihan. 

Ita memastikan, hal itu bukan potongan, tetapi beban yang ditanggung para pekerja dan sudah mereka ketahui.

"Karena biar para petugas juga merasakan selayaknya PNS ataupun P3K kalau lebaran dapat THR dan akhir tahun dapat bonus. Juga dibayar untuk iuran BPJS ketenagakerjaan serta urusan administrasi di bidang kami," katanya saat dihubungi pada, Kamis (12/6/2025).

Ita menyampaikan, perhitungan pembayaran besaran upah yang diterima buruh kebersihan per bulannya dihitung berdasarkan dengan jumlah hari kerja yang rata-rata 21 sampai 23 hari. Dengan besaran rata-rata 80 ribu per hari. 

Mereka bekerja di dalam kota Sukadana maupun di area pantai pulau datok dengan jam kerja dari pagi sampai selesai. 

"Petugas kebersihan itu rata-rata jumlah hari kerjanya antara 22 sampai 23 hari dalam sebulan. Mereka menyebar di beberapa lokasi seperti diantaranya di pantai pulau datok, dan jalan dalam kota," tandasnya. 

(Muzahidin)

Anggaran Rp 35 Miliar Janji Pemprov ke Masyarakat Kayong Utara Tak Kunjung Muncul

Redaksi    Rabu, Juni 04, 2025    Comment   

Anggaran Rp 35 Miliar Janji Pemprov ke Masyarakat Kayong Utara Tak Kunjung Muncul

Foto: Potret salah satu ruas jalan di kecamatan Simpang Hilir

KAYONG UTARA - Anggaran Rp 35 miliar proyek lelang yang dijanjikan Pemprov Kalbar untuk memelihara, memperbaiki ruas jalan dan jembatan di kabupaten Kayong Utara (KKU) belum juga ada pengumuman resmi ketika dilihat dari laman LPSE Pemprov Kalbar pada Rabu (4/6/2025) pukul 18.30 Wib.

Hal ini menjadi sorotan masyarakat terutama pengguna jalan seperti supir ekspedisi, supir travel, dan masyarakat luas. Hal itu karena masyarakat sering alami kecelakaan seperti mobil tumbang. 

Respon keluhan itupun hanya bisa dilakukan perbaikan ala kadarnya secara swadaya oleh masyarakat maupun TNI/Polri dan Pimpinan Kecamatan dengan cara menimbun tanah laterit dan memasang batang pohon kelapa dan batu pada lokasi lubang jalan yang rusak. 

Sesuai amatan, letak jalan yang banyak rusak berada di wilayah Kecamatan Simpang Hilir seperti di Desa Teluk Batang, Desa Padu Banjar, Desa Pulau Kumbang, Pemangkat, 2 jembatan di Desa Nipah Kuning dan Desa Rantau Panjang. 

Karena telat di tunjuk pelaksana pekerjaan jalan itu sementara kerusakan jalan semakin melebar, Pemerintah Kecamatan Simpang Hilir lakukan perbaikan secara gotong royong pada jalan yang rusak. 

Camat Simpang Hilir, Muhamad Achfan, meminta Pemprov (Pemerintah Provinsi) untuk secepat mungkin untuk memproses lelang jalan di wilayahnya tersebut, karena wilayahnya menjadi perlintasan penting banyak jenis kendaraan terutama ekspedisi dari Pontianak dan Kubu Raya yang menuju ke arah Kabupaten Ketapang. 

"Proses lelang di PU provinsi untuk jalan ini berharap dipercepatlah, cepat pula ngerjakanya. Masyarakat luas sudah menjerit, apalagi lebaran idul adha dah dekat, perhatikan serius lah terutamanya dinas PU provinsi," ujar Achfan, Rabu (4/6/2025).

Ia pun mengatakan agar dinas Perhubungan lebih ketat mengawasi truk bermuatan besar, dengan menempatkan petugas jaga di titik tertentu. Hal ini menurut dia karena banyak kendaraan yang overload.

"Muatan yang over kapasitas yang tidak sesuai beban angkutan dengan kualitas jalan yang ada rata rata dump truk yang membawa muatan diatas 10 ton belum termasuk berat kendaraan sementara kondisi jalan yang ada masih labil," kata Muhamad Achfan. 

Untuk informasi, berdasar keterangan dinas PU KKU kalau anggaran Rp 35 milyar itu dipergunakan untuk memperbaiki ruas jalan Sukadana - Teluk Melano sebesar Rp 26 milyar, Pemeliharaan jalan sebesar Rp 4 milyar dan perbaikan jembatan Rp 5 milyar. 

Floating anggaran itu akan di eksekusi pada anggaran murni APBD Propinsi Kalbar Tahun 2025. Sistem pemilihan pelaksana berdasarkan sistem lelang terbuka harga penawaran terendah. 

(Muzahidin)

Jejak Guru Wahyudin yang Hilang Pergi Mancing Tak Ditemukan, Upaya Pencarian Dihentikan

Redaksi    Senin, Juni 02, 2025    Comment   

Jejak Guru Wahyudin yang Hilang Pergi Mancing Tak Ditemukan, Upaya Pencarian Dihentikan

Foto: Upaya Pencarian Jejak Guru Wahyudin yang Hilang Pergi Mancing.

KAYONG UTARA - Operasi pencarian seorang guru bernama Wahyudin yang hilang saat memancing di jermal pada wilayah perairan desa Pulau Kumbang, Kayong Utara resmi dihentikan.

Tanda-tanda semisal barang-barang ataupun petunjuk tentang korban tidak ditemukan, sehingga operasi dihentikan setelah tujuh hari proses pencarian. 

"1 Juni 2025, pencarian korban hilang bernama Wahyudin bin Abdul Hamid dihentikan setelah H+7 operasi pencarian," kata Kepala markas unit (Kamarnit) patroli Ditpolairud Polda Kalbar wilayah Telok Melano, Aipda Heriyanto, Minggu sore (1/6/2025).

Meski begitu, jika ada informasi ditemukan tanda-tanda korban, operasi pencarian kembali dilakukan sesuai dengan SOP operasi pencarian. 

Operasi pencarian ini melibatkan tim dari TNI, Satpol Airud, Basarnas, BPBD serta dibantu masyarakat dan keluarga korban berlangsung sejak Minggu malam (25/5/2025) sampai dengan Minggu sore (1/6/2025).

Anggota DPRD dari partai Perindo, Isya Fachrudi juga aktif ikut operasi pencarian. Lokasi pencarian pun menjadi diperluas hingga sampai di pulau Sempadi wilayah perairan desa Siduk. 

Bahkan pada hari kelima, istri dan anak korban sempat ikut turun mencari keberadaan guru Wahyudin itu, namun hingga sore jejak korban juga tidak terlihat.  

Sebelumnya, berdasarkan beberapa keterangan warga yang dihimpun yang mengaku sempat berpapasan dan melihat Wahyudin menceritakan kalau waktu hari Minggu 25 Mei 2025 pagi itu kira-kira pukul 10, Wahyudin memang pergi mancing menggunakan sampan kecil yang bermesin kato menuju arah jermal wahab di wilayah perairan desa Pulau Kumbang. 

Warga melihat kalau dalam sampannya, Wahyudin banyak membawa bekal BBM, makanan ringan dan minuman. 

Diduga, korban dihantam angin kencang dan ombak besar yang terjadi pada hari Minggu sore itu sehingga membuat korban hilang hingga sampai sekarang.  

(Muzahidin)

Take Over PT KAL, Nasib Karyawan Jadi Menggantung

Ria Sartika    Senin, Mei 19, 2025    Comment   

Take Over PT KAL, Nasib Karyawan Jadi Menggantung

Foto pabrik PT KAL di kecamatan MHU Ketapang. (Borneotribun/Muzahidin)

Kayong Utara - Kabarnya, saham PT Kayung Agro Lestari (KAL) anak perusahaan PT Austindo Nusantara Jaya (ANJ) telah berpindah tangan ke PT Ciliandra Perkasa (CP) anak perusahaan PT First Resources Limited (FR).

Take over perusahaan kelapa sawit yang berlokasi di kecamatan Matan Hilir Utara, Ketapang ini menimbulkan perasaan was-was dari buruh maupun karyawan lantaran tidak ada informasi yang diperoleh. Keresahan itu disampaikan mereka ke anggota dewan. 

Anggota komisi 3 DPRD Kayong Utara, Kamiriludin, mengatakan, terkait ini di latar belakangi ancaman pemutusan hubungan kerja (PHK) serta hak mereka yang sudah bekerja. Karena, sejauh ini, PT KAL terkesan lepas tangan karena mengganggap karyawan sudah menjadi tanggung jawab pemilik baru. 

"Pekerja perlu mendapatkan informasi sejelas-jelasnya apa yang menjadi haknya. Jangan hanya tanggungjawab mereka yang diperketat dan harus dilaksanakan, sementara haknya dianggap remeh oleh perusahaan," kata Lud, Minggu, 18 Mei 2025 di Siduk Sukadana.

Foto pabrik PT KAL di kecamatan MHU Ketapang. (Borneotribun/Muzahidin)

Menurut Lud, harapan para pekerja itu sangat simple, tetapi jangan dianggap remeh sehingga perusahaan menjadi abai kemudian membiarkan persoalan ini menjadi isu panas sehingga menimbulkan rasa ketidakpastian dikalangan para pekerja. 

"Sebetulnya, kalau PT KAL itu benar, harusnya ada penjelasan yang utuh dan disampaikan juga dalam bentuk surat terkait hak pekerja setelah pengusahaan kebun beralih ke perusahaan lain. Wajar saja pekerja itu mempertanyakan hak mereka sebab PT KAL sudah bukan pemilik penuh kebun tersebut lagi, tapi sudah milik perusahaan lain," katanya. 

Lebih lanjut kata Lud, kabar akusisi saham perusahaan kelapa sawit ini akan dikoordinasikan dengan koleganya di DPRD Ketapang terutama fraksi partai Golkar. 

Alasanya kata dia, karena lokasi kebun berada di Ketapang dan jumlah karyawan lebih banyak dari Ketapang. 

Dengan begitu, tentunya persoalan yang dialami buruh di Kayong Utara juga serupa yang dialami Ketapang 

Jika pihak perusahaan sengaja menutup nutupi apa yang menjadi hak para pekerja, dirinya minta agar pemerintah setempat memanggil dan mengambil langkah tegas terhadap perusahaan. 

"PT KAL jangan main-main soal hak pekerja karena saya rasa apa yang dirasakan ratusan pekerja asal Kayong Utara di PT KAL, tentu juga sama yang dialami para pekerja asal Ketapang yang jumlahnya tentu lebih banyak," tandasnya.

Reporter: Muzahidin

Perusahaan PT KAP Ngakal Bikin Pansus DPRD Kayong Utara Geram, Ancam Pidanakan

Redaksi    Minggu, Mei 11, 2025    Comment   

Perusahaan PT KAP Ngakal Bikin Pansus DPRD Kayong Utara Geram, Ancam Pidanakan

Perusahaan PT KAP "Ngakal" Bikin Pansus DPRD Kayong Utara Geram, Ancam Pidanakan.

KAYONG UTARA - Jawaban ngalur ngidul atau akal-akalan dari manajemen PT Kalimantan Agro Pusaka (KAP) membuat tim pansus DPRD Kayong Utara geram. 

Pasalnya, pertanyaan dari anggota panitia khusus (pansus) kepada manajemen perusahaan soal aktivitas kebun ilegal yang mereka lakukan tidak terjawab gamblang bahkan kesanya mau disembunyikan. 

Hal tersebut terjadi saat anggota dewan lakukan cek lokasi atau monitor lapangan ke lokasi kebun PT KAP yang terletak di kecamatan Seponti, Kayong Utara pada Jumat 9 Mei 2025. 

Pansus mempersoalkan lahan sawit seluas 400 hektar dan lahan cadangan transmigrasi sekitar 5.500 hektar yang jadi kebun perusahaan tanpa kantongi izin Hak Guna Usaha (HGU) dan Izin Usaha Perkebunan (IUP). 

Modusnya, diduga memanfaatkan nama-nama buruh atau pemanen perusahaan yang berasal dari warga masyarakat desa Banyu Abang namun faktanya, dibalik itu semua, pemilik asli adalah oknum-oknum di manajemen PT KAP. 

"Temuan pansus itulah yang kami peroleh dari laporan warga yang kami minta klarifikasi perusahaan tidak dijawab, banyak alasan mengalihkan fokus pertanyaan. Ini buat kita sedikit naik suara saat monitor kemaren, kesanya melecehkan upaya DPRD mencari kebenaran," ujar Abdul Zamad, wakil ketua DPRD dan anggota Pansus PT KAP, Sabtu (10/05/2025). 

Menurut Samad, informasi ini mereka terima dari warga sehingga membuat DPRD membuat pansus untuk menyelidiki persoalan yang merugikan Pemda Kayong Utara ini. 

Ia menilai sikap PT KAP mengalihkan pembicaraan saat itu adalah upaya menghilangkan jejak nakal dalam tata kelola usaha kebun mereka. 

Menurutnya, hal ini sangat merugikan Pemda karena tidak dapat manfaat dari pajak bagi hasil akibat perusahaan tidak jujur dan transparan dalam menjalankan bisnis. Padahal Pemda sangat memerlukan tambahan pendapatan ditengah kondisi infrastruktur masih jelek. 

"Mereka sudah banyak merasakan manfaat dari negeri betuah Kayong ini, tapi mereka tidak jujur, memanfaatkan warga tapi hasilnya segelintir orang di perusahaan yang nikmati, sementara masyarakat Kayong masih kehidupan biasa biasa saja, ini keterlaluan," katanya. 

Untuk itu, pihaknya akan meminta data maupun keterangan dari pihak terkait seperti ATR/BPN, dinas Perkebunan, dinas PUPR untuk buka bukaan saat menggelar pertumuan yang akn dijadwalkan pansus. Jika ada potensi pelanggaran, maka pansus akan rekomendasikan Pemda cabut izin dan tuntut pidana sesuai regulasi. 

"Kami tegaskan bahwa kami menjalankan Tupoksi kami dan menjalankan amanat Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penundaan dan Evaluasi Perizinan Perkebunan Sawit serta Peningkatan Produktivitas Perkebunan Kelapa Sawit atau yang biasa disebut Moratorium Sawit," tandasnya. 

Reporter: Muzahidin

Tata Kelola Kebun PT KAP di Kayong Utara Dinilai Tak Lazim

Redaksi    Sabtu, Mei 10, 2025    Comment   

Tata Kelola Kebun PT KAP di Kayong Utara Dinilai Tak Lazim

Foto Pansus DPRD KKU saat lakukan Monev di kantor PT KAP pada Jumat (09/05/2025). (Borneo tribun/Muzahidin)

KAYONG UTARA – Pengelolaan perkebunan kelapa sawit oleh korporasi PT Kayong Agro Pusaka (KAP) di kecamatan Teluk Batang dan Seponti dinilai merugikan pemda Kayong Utara (KKU) karena dijalankan kurang sesuai regulasi. 

"Sebab, cara mereka tidak benar dan itu lepas dari pungutan pajak. Padahal, kita berharap dari pajak demi meningkatnya pendapatan daerah kita," ujar Kamiriludin, anggota DPRD, pada Jumat semalam kepada wartawan. 

Menurutnya, hal ini akan dibahas antara pihaknya bersama dengan dinas terkait guna mengetahui sebab musabab PT KAP  menjalankan bisnis perkebunan secara semerawutan. 

Ia mengungkapkan, salah satunya adalah mengenai dugaan 4.000 hektar lahan sawit yang terindikasi dikelola kurang sesuai aturan sehingga peluang pendapatan daerah tidak dapat ditarik. 

"Kita ingin dengar juga apakah dinas terkait mengetahui permasalahan yang kami temukan di PT KAP ini, dan jika mengetahui kenapa dibiarkan. Sebab, jika itu benar, daerah dirugikan," kata dia. 

Atas persoalan ini, sambungnya, DPRD sampai membentuk Panitia Khusus (Pansus) untuk melakukan monitoring dan evaluasi langsung pada lokasi perkebunan PT KAP. 

Hasilnya akan diserahkan kepada Pemda dalam bentuk rekomendasi tindakan agar perusahaan yang berbisnis di Kayong Utara tetap taat azas dan memberi dampak positif bagi pendapatan daerah. 

"Karena keganjilan inilah, Wakil Ketua DPRD sekaligus Koordinator Pansus, Pak Abdul Zamad M Amin dan juga Ketua Pansus, Pak Ishak ST sampai mengeluarkan nada keras saat rapat. Intinya, Koordinator, Ketua dan saya sebagai wakil ketua juga kawan kawan kawan anggota Pansus sangat kecewa jika PT KAP mencoba tidak taat aturan dan merugikan daerah dalam pengusahaan kebun di Kayong Utara," tandasnya. 

Reporter: Muzahidin

Jadwal Buka Puasa 13 Ramadhan di Kayong Utara Hari Ini, 13 Maret 2025 Lengkap Dengan Doa Berbuka Puasa

Redaksi    Kamis, Maret 13, 2025    Comment   

Jadwal Buka Puasa 13 Ramadhan di Kayong Utara Hari Ini, 13 Maret 2025 Lengkap Dengan Doa Berbuka Puasa

Jadwal Buka Puasa 13 Ramadhan di Kayong Utara Hari Ini, 13 Maret 2025 Lengkap Dengan Doa Berbuka Puasa.

KAYONG UTARA - Bulan suci Ramadhan telah tiba, dan umat Muslim di seluruh dunia menjalankan ibadah puasa selama satu bulan penuh. Salah satu momen yang paling ditunggu adalah waktu berbuka puasa. 

Oleh karena itu, mengetahui jadwal buka puasa menjadi hal yang penting agar persiapan berbuka bisa dilakukan dengan baik.

Bagi masyarakat Kayong Utara dan sekitarnya, berikut adalah jadwal buka puasa untuk hari ini, Kamis, 13 Maret 2025.

Jadwal Buka Puasa Kayong Utara 13 Maret 2025

Berdasarkan data resmi dari Kementerian Agama (Kemenag), waktu berbuka puasa di wilayah Kayong Utara pada hari ini adalah:

• Waktu Maghrib (Buka Puasa): 17:55 WIB
• Waktu Isya: 19:04 WIB

Pastikan untuk menyiapkan hidangan berbuka dan berbuka dengan makanan yang sehat agar tubuh tetap bugar selama menjalankan puasa.

Keutamaan Berbuka Puasa

Berbuka puasa merupakan salah satu sunnah yang sangat dianjurkan. Dalam Islam, menyegerakan berbuka setelah adzan Maghrib berkumandang adalah bagian dari ajaran Nabi Muhammad SAW. Rasulullah SAW bersabda:

"Manusia senantiasa berada dalam kebaikan selama mereka menyegerakan berbuka." (HR. Bukhari dan Muslim)

Doa Buka Puasa Hari Ini

Saat waktu berbuka tiba, umat Muslim dianjurkan untuk membaca doa berbuka puasa. Berikut adalah doa yang dapat dibaca:

اللَّهُمَّ لَك صُمْت وَبِك آمَنْتُ وَعَلَى رِزْقِكَ أَفْطَرْتُ ، ذَهَبَ الظَّمَأُ وَابْتَلَّتْ الْعُرُوقُ وَثَبَتَ الْأَجْرُ إنْ شَاءَ اللَّهُ.

Latin: Allahumma laka shumtu wabika aamantu wa 'alaa rizqika afthartu dzhaba dhomau wabtallatil uruuqu watsabatal ajru insyaallah.

Artinya: “Ya Allah, kepada-Mu aku berpuasa, kepada-Mu aku beriman, dan dengan rezeki-Mu aku berbuka. Telah hilang dahaga, basahlah tenggorokan, dan telah tetap pahala, insya Allah.”

Tips Sehat Saat Berbuka Puasa

Agar tetap sehat dan bugar selama menjalankan puasa Ramadhan, berikut beberapa tips berbuka yang bisa diterapkan:

1. Mulai dengan Air Putih dan Kurma – Mengikuti sunnah Rasulullah SAW, berbuka dengan kurma dan air putih membantu tubuh mendapatkan energi yang cukup setelah seharian berpuasa.
2. Hindari Makanan Berat Secara Langsung – Konsumsi makanan berat secara tiba-tiba dapat membuat sistem pencernaan kaget. Sebaiknya makan ringan terlebih dahulu sebelum makan besar.
3. Perbanyak Konsumsi Sayur dan Buah – Makanan yang kaya serat membantu pencernaan dan memberikan energi yang tahan lama.
4. Kurangi Makanan Berminyak dan Manis Berlebihan – Makanan yang terlalu berminyak dan manis dapat menyebabkan lonjakan gula darah yang tidak stabil.
5. Tetap Terhidrasi – Minum cukup air setelah berbuka hingga sahur agar tubuh tetap terhidrasi dengan baik.

Mengetahui jadwal buka puasa sangat penting agar umat Muslim dapat mempersiapkan diri dengan baik. 

Untuk masyarakat Kayong Utara, jadwal buka puasa hari ini, 13 Maret 2025, adalah pukul 17:55 WIB. Jangan lupa untuk membaca doa berbuka dan menjalankan puasa dengan penuh keikhlasan.

Selamat menunaikan ibadah puasa dan selamat berbuka! Semoga ibadah kita diterima oleh Allah SWT. Aamiin.

Gotong Royong Petani Perempuan Pulau Maya: Panen Padi di Tengah Tantangan Alam

Redaksi    Selasa, Maret 11, 2025    Comment   

Gotong Royong Petani Perempuan Pulau Maya: Panen Padi di Tengah Tantangan Alam

Kelompok Tani Perempuan Cahaya Mentari dan Kelompok Tani HCC Berdikari berhasil melaksanakan panen padi secara efektif dan efisien melalui budaya Gotong royong antar dua kelompok. 

Kayong Utara – Kelompok Tani Perempuan Cahaya Mentari dan Kelompok Tani HCC Berdikari berhasil melaksanakan panen padi secara efektif dan efisien melalui budaya Gotong royong antar dua kelompok. Kegiatan ini merupakan hasil kolaborasi antara Lembaga Gemawan dan Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kayong Utara, yang berlangsung pada 6 hingga 9 Maret 2025 di Desa Dusun Besar, Kecamatan Pulau Maya, Kabupaten Kayong Utara, Kalimantan Barat.

Sebanyak 25 anggota kelompok tani didampingi seorang penyuluh pertanian setempat, memanen padi dilahan demplot seluas 1 hektar. Meskipun berada dibulan suci Ramadhan serta dalam kondisi berpuasa, namun semangat petani untuk beraktivitas tetap tinggi.

Bahkan metode kerja dilapangan juga dilakukan secara efektif dengan membagi 2 Tim dilapangan, untuk melakukan pemanenan dan perontokan padi langsung dilokasi demplot tersebut sehingga hasil panen yang dibawa pulang dari lahan demplot sudah dalam bentuk Gabah.

Ketua Kelompok Tani Perempuan, Mahera, menjelaskan bahwa panen dilakukan lebih awal karena lahan mulai tergenang air pasang laut. "Kondisi ini berdampak pada hasil produktivitas padi yang diperkirakan hanya mencapai 1 Ton, meskipun telah dilakukan metode pertanian yang baik dan ramah lingkungan," katanya.

Kelompok Tani Perempuan Cahaya Mentari dan Kelompok Tani HCC Berdikari berhasil melaksanakan panen padi secara efektif dan efisien melalui budaya Gotong royong antar dua kelompok. 

Ia juga menyoroti bahwa lahan pertanian di Desa Dusun Besar memang rentan terhadap air pasang, yang secara signifikan mempengaruhi hasil panen.

Sementara itu, Welli Arma, Koordinator Distrik Gemawan di Kabupaten Kayong Utara, menyampaikan bahwa kondisi proses panen ini menjadi bahan evaluasi untuk langkah kedepan terutama di tantangan alam akibat perubahan iklim yang menyebabkan kenaikan permukaan air laut.

Selain dari pada itu, kata Welli, hasil panen ini dengan rencana tidak lanjutnya yaitu mengembangkan tanaman hortikultura yang lebih adaptif terhadap kondisi lahan. "Selain itu, kelompok tani juga akan terus menjadi wadah bagi para petani dalam bertukar pengetahuan dan keterampilan dibidang pertanian," ujar dia.

Bung Tomo Ditunjuk Sebagai Kapten Kadin Kayong Utara

Redaksi    Selasa, Februari 25, 2025    Comment   

Bung Tomo Ditunjuk Sebagai Kapten Kadin Kayong Utara

Bung Tomo Ditunjuk Sebagai Kapten Kadin Kayong Utara.

KAYANG UTARA - Bung Tomo terpilih secara bulat menjadi ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Kayong Utara periode 2025-2030. Sebagai "kapten" baru, dia ditugasi untuk mengkomunikasikan pelaku usaha terutama di Kayong Utara bertujuan meningkatkan investasi dan pendapatan daerah. 

Penunjukan Bung Tomo sebagai ketua Kadin diputuskan dalam musyawarah yang digelar pada Senin 24 Januari pada sebuah tempat lokasi wisata di Sukadana kota, yang dihadiri ketua Kadin provinsi Kalbar Arya Rizqi Darsono..

Kepada wartawan, Bung Tomo menyampaikan, amanah yang diberikan anggota Kadin ini akan di upayakan untuk dijalankan secara maksimal. Bersinergi dengan Pemda untuk menjalankan program kerja Kadin. 

"Kadin ini menjadi wadah pelaku usaha. Bagaimane kite menumbuh kembangkan pelaku usaha di sektor masing-masing. Agar menjadi berkembang. Dalam waktu secepatnya kami beraudiensi dengan Pemda untuk menyampaikan hasil Muskab dan program kerja Kadin," kata Bung Tomo, Selasa sore (25/02/2025).

Menurut Bung Tomo, Kadin sejatinya merupakan rumah bagi pengusaha. Maka dari pada itu, dalam menggerakan organisasi akan dilakukan dengan cara bersama sama dengan pelaku usaha.

Menurut anggota DPRD Kayong Utara ini, usai dilantik, ia akan menyampaikan laporan hasil musyawarah kabupaten ke pemerintah Kabupaten Kayong Utara dalam hal ini Bupati dan Wakil Bupati Kayong Utara terkait hasil Muktab tersebut.

"Selain itu juga, kita akan menjalin komunikasi dengan OPD terkait serta kemitraan yang lainnya untuk bersinergi membangun Kayong Utara," tandasnya. 

Reporter: Muzahidin

Areal Cagar Budaya di Kayong Utara Dirambah Menjadi Lahan Sawit

Redaksi    Senin, Februari 24, 2025    Comment   

Areal Cagar Budaya di Kayong Utara Dirambah Menjadi Lahan Sawit

Areal Cagar Budaya di Kayong Utara Dirambah Menjadi Lahan Sawit. Sumber foto Muzahidin/Borneotribun.com

Kayong Utara - Lahan dalam kawasan cagar budaya Simpang Keramat di desa Matan Jaya kabupaten Kayong Utara saat ini diketahui sudah digarap oknum warga menjadi kebun sawit semi perusahaan. 

Kondisi ini diungkapkan oleh pengurus yayasan Sultan Muhammad Jamaludin (SMJ) Abdul Rani setelah pihaknya bersama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Pekerjaan Umum Tata Ruang dan Tim Ahli Cagar Budaya (TACB) Kayong Utara memverifikasi luas lahan yang berubah fungsi tersebut. 

"Kami mengecek kawasan itu didapatkan fakta sekitar seperempat luas kawasan jadi kebun sawit pribadi warga asal Sandai kabupaten Ketapang. Kebun itu didukung fasilitas mirip perusahaan karena ada mess pekerja, gudang logistik dan bangunan pendukung," ungkap dia, Senin siang (24/02/2025) di Sukadana. 

Diuraikan Abdul Rani, kawasan ini ditetapkan menjadi daerah cagar budaya berdasarkan peta konservasi lahan pertanian pangan berkelanjutan atau LP2B sesuai SK (Surat Keputusan) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : 609 Menlhk-Setjen2015 dengan total luasan sebesar 560 hektar.

Sumber foto Muzahidin/Borneotribun.com

Putusan menteri tersebut dipertegas oleh Bupati Kayong dengan menerbitkan dua SK yaitu SK Tahun 2017 dan SK Perbaikan tahun 2024 Nomor: 362/DIK.III/VIII/ 2024 tentang Penetapan Cagar Budaya Simpang Keramat. 

Pihak Yayasan menegaskan, atas dasar aturan itu dan fakta lapangan, pengusaha pemilik kebun sawit diminta menghentikan kegiatan merambah kawasan religi bagi warga Kayong Utara itu karena akan menimbulkan konsekuensi hukum bagi pelaku.

"Kami sarankan segera stop merusak kawasan budaya sebelum masalah ini berkepanjangan karena ada potensi aturan yang sudah dilanggar," tegas dia. 

Dikutip dari laman website online, Kepala Bidang Kebudayaan Dinas Pendidikan, Edi Renaldi menyampaikan, untuk mencegah kerusakan lebih jauh, kawasan itu saat ini di beberapa titik koordinat sudah dipasang papan pengumuman. 

Pihaknya juga sudah menyampaikan himbauan kepada pemilik kebun untuk menghentikan kegiatan perluasan kebun sawit. 

"Sudah kita pasang dan himbau pemilik kebun agar stoplah memperluas kebunya itu. Makanya saat kami crosscek itu langsung kami pasang papan pengumuman dan informasi pada beberapa titik koordinat," kata Edi. 

Reporter: Muzahidin.

Kasus Korupsi Puskesmas Sukadana, Polisi Panggil 3 Saksi

Redaksi    Rabu, Februari 12, 2025    Comment   

Kasus Korupsi Puskesmas Sukadana, Polisi Panggil 3 Saksi

Kasat Reskrim Polres Kayong Utara Iptu Hendra Gunawan.

KAYONG UTARA - Unit Tindak Pidana Korupsi Reskrim Polres Kayong Utara terus mengembangkan perkara dugaan korupsi atau Pungutan Liar Dana Alokasi Khusus Bantuan Operasional Kesehatan (DAK -BOK) tahun 2023/2024 yang terjadi di Puskesmas Sukadana. 

"Saat ini masih tahap undangan dan klarifikasi saksi saksi. Yang sudah di klarifikasi 3 saksi," kata Iptu Hendra Gunawan, kasat Reskrim Polres Kayong Utara, Rabu (12/05/2025) melalui aplikasi perpesanan. 

Hendra menyampaikan, dari tiga saksi sementara yang sudah diperiksa, saksi lain akan menyusul guna membuat terang perkara dugaan Tipikor ini. 

"Masih menunggu saksi-saksi lain," ujarnya. 

Kasat Reskrim itu belum merinci nama nama orang yang sudah diperiksa tersebut. Namun, diharapkan nantinya para saksi yang diperiksa bersikap kooperatif. 

Informasi yang berhasil dirangkum, penyelidikan perkara ini dilakukan Polres berdasarkan dari laporan masyarakat. 

Keterangan sementara, anggaran DAK-BOK tahun 2024 sebesar 1.4 miliar (sebelumya diberitakan 1.3 miliar) diduga dikorupsi oleh oknum Kepala Puskesmas berinisial RSR yang diduga secara bersama sama nelakukanya dengan oknum bendahara di Puskesmas itu berinisial TP. 

Mereka secara bersama sama mencairkan dana BOK tetapi dana dari kegiatan yang dicairkan itu diduga hanya rekayasa alias fiktif seperti kegiatan penyuluhan ke Posyandu, program naik haji, program penyuluhan HIV AIDS. 

Tak sebatas perkara itu, kedua ASN itupun diduga mengambil hak para perawat dan dokter dengan cara tak patut berupa pemotongan dana BOK yang diterima oleh para Nakes melalui sistem transfer rekening bank. 

Membuat seolah olah pemotongan yang mereka lakukan disetujui oleh Nakes, ASN itu memanipulasi Nakes dengan membuat surat kuasa, yang isinya seolah olah menyerahkan nomor PIN dan buku rekening diserahkan kepada bendahara. 

Penulis: Muzahidin

Intip Profil Kepala Puskesmas Sukadana, Dokter Tami, Diduga Korupsi, Belum Lapor LHKPN Sampai Disebut Pernah Terjerat Kasus

Redaksi    Kamis, Februari 06, 2025    Comment   

Intip Profil Kepala Puskesmas Sukadana, Dokter Tami, Diduga Korupsi, Belum Lapor LHKPN Sampai Disebut Pernah Terjerat Kasus

Foto: Puskesmas Sukadana, Kayong Utara.

KAYONG UTARA - Nama kepala Puskesmas Sukadana, Rahutami Suci Rahayu atau dokter Tami kian dikenal, terutama warga Kayong Utara.

Penyebabnya karena persoalan yang sedang membelitnya saat ini yang disangka melakukan praktek korupsi yakni pemotongan dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) dan diduga membuat Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) fiktif pada Puskesmas yang Ia pimpin. 

Kasus inipun sedang diselidiki aparat dari kriminal khusus (Krimsus) Polres Kayong Utara dengan mendatangi Puskesmas itu pada Rabu semalam. 

Kepala Satuan Reskrim Polres Kayong Utara, Iptu Hendra Gunawan, Rabu (5/2/2025) melalui aplikasi perpesanan kepada media membenarkan keterangan itu. 

"Benar, masih kami dalami," ujar perwira menengah di Polres Kayong Utara tersebut. 

Menelusuri profil wanita kelahiran 1979 ini, diperoleh informasi kalau Ia berpendidikan keren, pendidikan terakhirnya strata satu (S1) bidang kedokteran pada spesialis gigi. 

Ia bersuamikan Dedet Triwahyudi yang saat ini menjabat sebagai Pejabat Pelaksana Tugas (Plt) direktur RSUD Sultan Djamaludin Sukadana Kayong Utara. 

Sebelum diangkat sebagai PNS, dokter Tami mengawali karier mengabdi kepada negara saat Ia dijadikan sebagai petugas kesehatan alias dokter yang berstatus sebagai Pegawai Tidak Tetap (PTT) bertugas di kecamatan Kendawangan Ketapang.

Sekitar tahun 2009, Dia lulus sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS). Tempat tugas pertamanya di Puskesmas Sukadana sebagai staf medis. 

Seiring waktu, jabatannya naik tingkatan. Sekitar tahun 2010, Tami dilantik bupati (saat itu) Hildi Hamid sebagai kepala Puskesmas Sukadana. 

Saat menjabat, konon berdasar cerita dari orang-orang yang mengenal Dia, wanita ini sempat terjerat kasus hukum diduga kasus pemalsuan tanda tangan, akibatnya Ia di non job kan alias kena sanksi administrasi dan jabatannya di copot. 

Jabatan sebagai Kepala Puskesmas kembali didudukinya begitu Hildi Hamid pensiun. 

Bupati Kayong Utara periode 2018-2022, Citra Duani kemudian mengembalikan jabatannya itu sampailah sekarang.

Menurut cerita, penunjukan posisi itu penuh tanda tanya karena diduga hanya disebabkan modal kedekatannya secara personal dengan Bupati, maklum Ia dinilai sosok yang lihai Carmuk alias Cari Muka. 

Sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS), Rahutami memiliki pangkat dan golongan sebagai Pembina Tingkat I Golongan IV/B. 

Pangkat serta golongan PNS jenis ini memiliki gaji pokok sebesar Rp 5.628.300 dengan masa kerja 32 tahun. 

Hal itu sejalan dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 5 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kesembilan Belasan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 Tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil dan Keputusan Badan Kepegawaian Nasional (BKN) nomor 1 tahun 2024 tentang penyesuaian gaji pokok PNS didasarkan pada masa kerja golongan masing-masing sampai dengan tanggal 31 Desember 2023. 

Sebagai pejabat publik, dokter Tami harusnya melaporkan Harta Kekayaanya atau LHKPN kepada negara.

Sebagaimana yang sudah diatur dalam Undang-Undang (UU) Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Borneotribun melakukan penelusuran pada laman website E-LHKPN pada Rabu malam, (5/2/2025) dengan memasukan beberapa kali namanya ataupun nama sesuai dengan gelar pendidikan dia. Namun, belum menemukan data yang berkesesuaian. Sepertinya dokter gigi ini tidak taat dengan melaporkan kekayaanya.

Sebelumnya, dokter Rahutami Suci Rahayu trending di platform media online karena pemberitaan dirinya diduga melakukan korupsi dana BOK dan membuat SPJ fiktif. 

Perbuatanya ini diduga dilakukan secara bersama sama dengan bagian bendahara dan staf di Puskesmas Sukadana. 

Untuk mengelabui aksi lancung genk ini, petugas Tenaga Kesehatan (Nakes), diminta tanda tangan surat kuasa berisikan kuasa kepada bendahara puskesmas bernama Triyani Putrianyah untuk menggunakan PIN dan ATM Nakes dalam menerima dana BOK. 

Diperkirakan aksi ini sudah berjalan semenjak menduduki sebagai kepala Puskesmas Sukadana. Kasus inipun saat ini sedang di dalami petugas.

(Muzahidin)

Begini Modus Kepala Puskesmas Sukadana Diduga Korupsi Dana BOK, Pinjam Nama dan SPJ Fiktif

Redaksi    Rabu, Februari 05, 2025    Comment   

Begini Modus Kepala Puskesmas Sukadana Diduga Korupsi Dana BOK, Pinjam Nama dan SPJ Fiktif

Begini Modus Kepala Puskesmas Sukadana Diduga Korupsi Dana BOK, Pinjam Nama dan SPJ Fiktif.

KAYONG UTARA - Kasus sangkaan korupsi dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Sukadana kabupaten Kayong Utara mulai di selidiki Reskrimsus Polres setempat. 

Beberapa orang tenaga kesehatan (Nakes) dan kepala di Puskesmas pagi Rabu ini di datangi petugas untuk di klarifikasi. 

Kehadiran penyidik di Puskesmas itu guna menggali dan mengumpulkan keterangan dugaan korupsi pemotongan dana BOK tahun 2024 sebesar Rp 1.3 Miliar. 

Kasus ini membuat gaduh publik terutama kalangan Nakes karena diduga pelakunya Kepala Puskesmas, Bendahara ataupun staf. 

Dari praktek sulap menyulap surat pertanggung jawaban (SPJ) penggunaan dana ini, diperkirakan dokter Tami (nama akrabnya dikalangan Nakes) beserta genk, diduga berhasil mengumpulkan hampir 200 juta selama dua tahun anggaran yakni 2023-2024.

Belum lagi duit hasil diduga korupsi dari praktek manipulasi SPJ fiktif, kegiatan tidak pernah dilakukan tetapi diduga dicairkan uang BOK nya dengan cara pinjam nama Nakes. 

Secara kalkulasi, diperkirakan, dokter gigi Tami ini mampu kumpulkan hampir 300 juta dari aksi culas ini selama menjabat sebagai Kepala Puskesmas. 

Diduga untuk memuluskan aksi rasuahnya itu, ia bersama oknum bendahara dan staf membuat surat pernyataan yang ditanda tangani oleh Nakes yang intinya bahwa menyetujui potongan uang BOK itu. 

Saat dikonfirmasi, Rahutami Suci Rahayu membenarkan kasusnya sudah di selidiki oleh personil Kriminal Khusus Polres Kayong Utara. 

"Sementara saya masih di proses dari pihak polres," ujar dia, Rabu (05/02/2025).

Berdasarkan informasi dari proses klarifikasi petugas, dokter Tami, mengakui lakukan potongan hak Nakes itu atas inisiatifnya dengan dalih sebagai upah uang jasa administrasi.

Praktek pemotongan ini ia lakukan dengan cara mengumpulkan buku rekening bank beserta nomor PIN ATM atas nama Nakes dengan tujuan dapat menarik langsung dana yang sudah dibayar dan masuk rekening Nakes. 

Duit Nakes itu kemudian di potongnya kemudian dibagi bagi ke beberapa orang diantaranya diduga mengalir ke staf bendahara Puskesmas ataupun staf administraai.

Diduga duit hasil menyunat hak Nakes dan manipulasi SPJ fiktif itu sebagian dipergunakan untuk kepentingan pribadi dengan membeli mobil.

Meski, soal potongan itu Ia beralasan sebagai upah atau uang lelah untuk staf adminstrasi membuat surat pertanggung jawaban (SPJ).

"Makanya, kami yang buat sebagai uang jasa. Ibaratnya ini jasa jerih payah bagian TU lah," jelas dia, Selasa pagi (04/02/2025) di Sukadana. 

Terpisah, kepala dinas kesehatan Kayong Utara, Maria Fransisca Antonelly Schoggers pada Selasa semalam (04/02/2025) mengatakan, penggunaan dana BOK langsung diterima oleh Puskesmas, kepala menjadi pengelola yang mengatur pemanfatanya. Penggunaanya harus berpatokan kepada Petunjuk Tekhnis (Juknis).

Terkait yang terjadi di Puskesmas Sukadana, jika benar, Ia tidak setuju praktek pemotongan yang diduga terjadi di Puskesmas binaanya itu. 

"Tak setuju ya karena dana itu sasaranya untuk PNS/P3K. Tetapi kadang-kadang ada kendala di puskesmas terutama status kepegawaian puskesmas. Jadi ada modifikasi misal pinjam nama lah. Karena Juknis BOK itu kaku ya sifatnya, jadi pengelola puskesmas demi capaian target program yang sudah disusun terpaksa lakukan cara cara yang dinilai melanggar aturan," kata Maria. (Muzahidin)

Dugaan Pungli Dana BOK Nakes di Sukadana, Kapus Berdalil Sudah Disepakati Bersama

Redaksi    Selasa, Februari 04, 2025    Comment   

Dugaan Pungli Dana BOK Nakes di Sukadana, Kapus Berdalil Sudah Disepakati Bersama

Dugaan Pungli Dana BOK Nakes di Sukadana, Kapus Berdalil Sudah Disepakati Bersama.

KAYONG UTARA – Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Tahun anggaran 2024 sebesar Rp 1.3 miliar di Unit Pelaksana Tekhnis Daerah (UPTD) Puskemas Sukadana tekena isu di diduga disunat oleh oknum. Besarnya diduga sekitar 7 persen. 

Keadaan itu di ungkapkan oleh beberapa orang Tenaga Kesehatan (Nakes) yang meminta identitasnya disembunyikan pada Senin semalam saat menghubungi Borneotribun. 

Mereka keberatan atas potongan yang mereka alami itu. Dalam keteranganya, Nakes menjelaskan kronologi oknum di Puskesmas Sukadana mengambil hak mereka tersebut. 

Kata mereka, buku rekening beserta PIN ATM atas nama Nakes di minta kumpulkan oleh oknum penyelenggara di Puskesmas tersebut untuk diserahkan. 

Tujuanya agar mempermudah membuat laporan pertanggung jawaban atau SPJ agar sesuai dengan nominal uang yang masuk ke rekening Nakes. 

Hal lainya agar uang yang masuk dari transfer Pemerintah Pusat dapat langsung ditarik tanpa menunggu Nakes yang menarik sendiri.

Dana dalam rekening Nakes tersebut selanjutnya diduga di sunat dari nominal dana yang masuk ke rekening Nakes. 

Potongan itu kemudian dibagi bagi kepada bagian administrasi atau Tata Usaha dan kepala Puskesmas. 

"Inikan uang hak kami yang sudah melaksanakan tugas ke fasilitas kesehatan. Tanpa sepengetahuan kami uang itu ditarik lalu dibagi bagi ke Nakes lain. Alasanya agar merata. Kami keberatanlah," tutur sumber itu. 

Dikonfirmasi soal ini, Kepala Puskesmas (Kapus) Sukadana drg Rahutami Suci Rahayu mengaku membenarkan ada pengurangan dana tersebut dengan besar antara 5 sampai 7 persen. 

Dia menepis hal tersebut bukan potongan tetapi bantuan bagi tenaga administrasi dalam membantu Nakes membuat laporan penggunaan keuangan. Potongan itupun sudah disepakati bersama. 

"Saya masih menggangap wajar, ade potongan itu karena itu hasil kesepakatan yang sudah dirapatkan, bisa saja di buat full pembayaranya tetapi harus Nakes yang buatkan laporan SPJnya (surat pertanggung jawaban). Apakah mereka bisa. Makanya, kami yang buat sebagai uang jasa. Ibaratnya ini jasa jeris payah bagian TU lah," jelas dia, Selasa pagi (04/02/2025) di Sukadana. 

Ia menuturkan, Puskemas Sukadana mempunyai 60 orang Nakes yang bertugas menjangkau warga untuk melakukan penyuluhan maupun pendampingan kepada masyarakat tentang kesehatan. 

"Tugas tugas promotif dan preventif di Posyandu lansia, remaja dan anak-ank  KPKIA (Kelompok Pemantau Kesehatan Ibu dan anak) maupun aksi penjaringan anak sekolah. Itu kegiatan yang pelaksananya adalah Nakes," kata drg Suci. 

Saat Nakes turun biasanya dilakukan dua orang atau lebih, tergantung layanan kesehatan yang dituju. Dalam prakteknya, Nakes dibekali dengan Surat Perintah Tugas (SPT) dari kepala Puskesmas. 

"Mereka turun tetap kami rolling (giliran), jadi endak setiap hari Nakes itu turun menjangkau Faskes di desa desa. " tandasnya. 

Untuk informasi, dana BOK ini bersumber Dari APBN berupa DAK bidang Kesehatan sebagai dana pendukung pencapian target kesehatan skala prioritas. 

Dana ini diperuntukan bagi Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) dan diterima langsung oleh Nakes melalui pola transfer rekening. 

Pengaturan dana ini tertuang dalam Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) Nomor 18 Tahun 2024 Tentang Petunjuk Teknis atau Juknis Pengelolaan Dana BOK. 

Penulis: Muzahidin.

Hujan Terus Menerus Sebabkan Banjir Genangi Rumah dan Jalan Poros di Sebagian Wilayah Kayong Utara

Redaksi    Senin, Januari 20, 2025    Comment   

Hujan Terus Menerus Sebabkan Banjir Genangi Rumah dan Jalan Poros di Sebagian Wilayah Kayong Utara

foto: Pj Bupati KKU Alfian berdialog dengan warga yang rumahnya terendam banjir.

SUKADANA - Hujan deras terus menerus sejak Jumat pekan lalu di wilayah kabupaten Kayong Utara (KKU)  menyebabkan jalan dan puluhan rumah terendam banjir. 

Pantauan BPBD Kayong Utara menyebutkan, sekitar 30 rumah di gang Sepakat dusun Pematang Baros desa Riam Berasap terendam banjir dengan ketinggian air sekitar 10 centimeter. 

Banjir juga terjadi di daerah Trans Semanai desa Simpang Tiga. Sedikitnya 53 Kepala Keluarga di dusun itu sampai sekarang terisolasi akibat rendaman air yang sampai menutupi jalan masuk dan merusakan jembatan di pemukiman transmigrasi tersebut. 

Genangan air hujan juga terjadi di poros jalan propinsi antara Siduk ke Sungai Kelik dengan ketinggian antara 10 sampai 80 centimeter.

"Berdasarkan laporan BPBD, banjir telah merendam sekitar 30 rumah di Gang Sepakat, Dusun Pematang Baros, Desa Riam Berasap. Ketinggian air yang masuk ke dalam rumah mencapai rata-rata 10 cm, sementara genangan di akses jalan berkisar antara 10 cm hingga 80 cm. Di wilayah Jalan Poros Siduk-Sungai Kelik, sebanyak 20 rumah terdampak dengan kedalaman air serupa," ujar Pj Bupati KKU, Alfian saat meninjau warga terdampak banjir pada Senin ini. 

Melalui BPBD, Pemda Kayong Utara berupaya membantu warga terdampak musibah dengan menempatkan personil agar siaga di daerah bencana serta menyiapkan perahu sekoci untuk proses evakuasi maupun mobilisasi. 

"Kami terus memantau situasi melalui komunikasi elektronik dengan warga di lokasi terdampak banjir. Keselamatan warga menjadi prioritas utama. Saya juga meminta semua pihak sigap menghadapi kemungkinan banjir susulan," tandasnya.

Penulis: Muzahidin

Lubang Maut di Jembatan Nipah Kuning Kayong Utara

Redaksi    Kamis, Desember 19, 2024    Comment   

Lubang Maut di Jembatan Nipah Kuning Kayong Utara

Lubang Maut di Jembatan Nipah Kuning Kayong Utara.

KAYONG UTARA – Jembatan di jalan propinsi antara desa Teluk Melano ke Teluk Batang yang terletak di desa Nipah Kuning kabupaten Kayong Utara saat ini kondisinya berlubang besar, rusak berat, membahayakan pengguna jalan raya. 

Kepala desa Nipah Kuning, Muhammad Firdaus mengatakan, jembatan sepanjang  empat meter tersebut merupakan kewenangan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalbar. Untuk memperlancar arus lalu lintas, warga memasang balok batang kelapa sebagai penambal lubang yang mengangga ditengah jembatan tersebut. Hampir setahun, jembatan ini kondisinya rusak dan belum diperbaiki. 

"Rusaknya hampir setahun lah. Belum juga ada tanda tanda mau diperbaiki Pemprov. Jadi, warga inisiatif sementara lubang ditutup pakai batang kelapa untuk memperlancar pengguna jalan raya," ujar Muhammad Firdaus, Rabu (18/12/2024). 

Lubang di jembatan itu berukuran selebar kira kira 1,5 meter, sehingga nampak jelas terlihat rangka besi tulang cor pada lubang terabyte. Letaknya pun persis berada di tengah-tengah jembatan, sehingga lebar jembatan semakin mengecil. 

Pengguna jalan terutama sepeda motor harus mengambil jalan bagian sisi kiri ataupun kanan badan jembatan untuk menghindari lubang. Sedangkan untuk mobil, para supir terpaksa melewati tampalan batang kelapa di tengah jembatan itu.

Hal ini tentu membahayakan pengguna jalan, apalagi kondisi alam saat ini sedang hujan dan jembatan itu sering tergenang air banjir dari pasang laut. 

Kades Nipah Kuning berharap, Pemda Provinsi Kalbar segera memperbaiki jembatan ini. Jangan sampai setelah ada korban kecelakaan, baru diperbaiki. 

Akibat jembatan berlubang ini, tak jarang mobil ekpedisi bermuatan ragam barang saat melintas dan berpapasan di jembatan ini harus antri dengan kendaraan lain menghindari kemungkinan terperosok ke lubang. 

"Kami berharap Pemprov segera perbaiki, jangan ada korban baru ribut dan sibuk. Kasian pengguna jalan kalau sampai terjadi kecelakaan," tandasnya. 

Penulis: Muzahidin.

Disdik Kayong Utara Borong 9 Anugrah BPMP

Redaksi    Sabtu, Desember 07, 2024    Comment   

Disdik Kayong Utara Borong 9 Anugrah BPMP

Foto: Kadisdik Kayong Utara, Rahadi Usman mewakili Pj Bupati Kayong Utara Menerima Penghargaan di hotel Golden Tulip Pontianak pada Jumat (6/12) malam.

KAYONG UTARA - Pemda Kayong Utara melalui Dinas Pendidikan (Disdik) meraih sembilan penghargaan dalam moment apresiasi penjamin mutu pendidikan Balai Penjamin Mutu Pendidikan (BPMP) Provinsi Kalimantan Barat tahun 2024.

Anugrah itu diterima Kadisdik Kayong Utara Rahadi Usman mewakili Pj Bupati Kayong Utara yang diterima di hotel Golden Tulip Pontianak, Jumat (6/12) malam.

Atas nama Pemerintah Daerah, Rahadi Usman menyampaikan terima kasih kepada Balai Penjamin Mutu Pendidikan (BPMP) Provinsi Kalimantan Barat, dan seluruh komponen di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Kayong hingga mampu meningkatkan perolehan penghargaan dari lima di tahun 2023 menjadi sembilan penghargaan di tahun 2024 ini.

"Terima kasih kepada semua pihak,

Balai Penjamin Mutu Pendidikan (BPMP) Provinsi Kalimantan Barat, Dinas Pendidikan Kayong Utara, dan semua pihak terlibat mampu memperoleh sembilan penghargaan. Seluruh penghargaan ini tentunya untuk Kabupaten Kayong Utara," kata dia.

Dalam hal ini, dirinya berharap kepada tim Dinas Pendidikan, satuan pendidikan, hingga para kepala sekolah, agar tetap semangat dalam menjalani tugas. Hingga dapat terus berbuat untuk meningkatkan kwalitas pendidikan di Kabupaten Kayong Utara.

"Dari penghargaan ini kita tetap terus berjuang demi meningkatkan mutu pendidikan kita. Semoga ke depan lebih baik," kata dia.

"Saya mengucapkan terima kasih kepada pemerintah Kabupaten Kayong Utara (KKU) tim Dinas Pendidikan, Satuan Pendidikan, Kepala Sekolah dan semua pelaku pendidikan yang sudah membatu proses dalam hal ini, saya sangat mengapresiasi. Mudah-mudahan tahun depan bisa mempertahan hingga meningkatkan prestasi untuk Kayong Utara," tambahnya. 

Kepala Balai Penjaminan Mutu Pendidikan (BPMP) Provinsi Kalimantan Barat, Iwan Kurniawan menyampaikan terima kasih kepada semua pihak sebagai pejuang demi kemajuan bangsa diantaranya dalam bidang pendidikan.

Menurut dia, pemetaan potensi pendidikan sangat penting dilakukan. Diantaranya pada daerah perbatasan dan daerah lainnya perlu dilakukan pendampingan secara bersama.

"Pemetaan potensi dan tantangan pendidikan terutama di perbatasan membuka peta mata kita yang perlu kita lalui bersama pendampingan bagi pelaku pendidikan," kata dia.

"Pendidikan yang sabar dan supervisi yang menjadi teliti menjadi tonggak kokoh untuk memastikan setiap langkah untuk berada di jalur yang tepat,"sambung Iwan.

Selanjutnya, ia berharap kepada semua pihak terlibat dalam bidang pendidikan agar tetap semangat dalam menuju tujuan yang besar.

Ia juga menyampaikan apresiasi kepada semua pihak dalam memajukan dunia pendidikan di Kalimantan Barat.

"Hari ini kita berkumpul bersama untuk menuju kebijakan baru menuju tujuan yang besar. Kami percaya semangat yang ada akan menerangi perjalanan kita,"kata dia

 

Adapun untuk penghargaan tersebut diantaranya, 

1. Penghargaan Kategori 100% Satuan pendidikan jenjang PAUD, Dikdasmen dan Diksus (Paud, SD, SMP, SMA,SMK dan SLB) yang telah melakukan Akses Rapor Pendidikan

2. Penghargaan Kategori 100% Satuan pendidikan jenjang DIKMAS (PKBM dan SKB) yang telah melakukan akses Rapor Pendidikan

3. Peringkat 3 Kategori persentase alokasi anggaran belanja SPM Pendidikan dari anggaran urusan pendidikan

4. Peringkat 2 Kategori persentase tertinggi pendidik dan tenaga kependidikan yang telah mengadopsi Google Workspace for Education

5. Peringkat 1 Kategori persentase tertinggi pertumbuhan aktivasi akun belajar.id jenjang PAUD Dikmas dan Dikdasmen

6. Peringkat 1 Kategori capaian indeks kualitas data pokok pendidikan (Dapodik) Semester 1 Tahun 2024

7. Peringkat 3 Kategori penyampaian pelaporan pelaksanaan penerimaan peserta didik baru (PPDB) yang tercepat dan tepat.

8. Penghargaan Kategori 100% satuan pendidikan penerima Dana BOP Reguler jenjang PAUD dan Kesetaraan menggunakan Aplikasi ARKAS Versi 4

9. Peringkat 3 Kategori dukungan pelaksanaan Transisi PAUD ke SD yang menyenangkan oleh Pokja Bunda PAUD.

(Muzahidin)

Anggota DPRD Kayong Utara Diduga Kampanye Paslon Pilkada Saat Masa Reses.

Redaksi    Selasa, November 26, 2024    Comment   

Anggota DPRD Kayong Utara Diduga Kampanye Paslon Pilkada Saat Masa Reses.

Foto: Oknum anggota DPRD Kayong Utara sedang melakukan reses di Daerah Pemilihannya, Senin (25/11/2024).

KAYONG UTARA - Beredar foto oknum anggota DPRD Kayong Utara dari partai Nasdem diketahui bernama Sahid sedang melakukan reses di daerah pemilihannya. Reses legislator itu diduga telah terjadi pelanggaran karena memanfaatkan fasilitas negara berkampanye untuk salah satu Paslon Pilkada. 

Berdasarkan info, reses tersebut terjadi di kecamatan Seponti kabupaten Kayong Utara pada Senin malam 25 November 2024. Saat itu, dihadapan masyarakat yang hadiri kegiatan resesnya, Sahid dengan narasi jelas diduga mengkampanyekan Paslon nomor urut 2, Romi Wijaya - Amru Chanwari. 

Komisioner Bawaslu Kayong Utara Yusmandi dikonfirmasi mengatakan telah menerima info tersebut dari masyarakat. Langkah pihaknya masih mengumpulkan bukti dengan melakukan penelusuran. 

"Tentunya dari informasi yang kami dapat dari masyarakat. Akan melakukan penelusuran terkait kegiatan reses tersebut," ujarnya, Selasa (26/11/2024).

Yusmandi menjelaskan, tim Bawaslu sudah mencari saksi saksi atas kejadian tersebut. Reses anggota dewan adalah program pemerintah menggunakan anggaran negara yang tidak boleh disusupi kampanye Paslon. 

Jika terbukti, persoalan ini akan ditindak melalui Tim Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu). 

"Tentunya kami proses sesuai peraturan nya dan dalam hal ini juga ketika unsur sudah terpenuhi berdasarkan fakta lapangan, akan kami terus disentra Gakkumdu," jelasnya. 

Untuk informasi, pasangan calon (Paslon) Pilkada nomor urut 2 Romi Wijaya - Amru Chanwari didukung oleh 8 koalisi partai, diantaranya, Partai Hanura, Partai Nasional Demokrat (Nasdem), Partai Gelombang Rakyat (Gelora), Partai Persatuan Indonesia (Perindo), Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Demokrat, dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP).

(Muzahidin)

Seleksi CPNS Pemkab Kayong Utara Dibuka Untuk 270 Orang, Ada Formasi Tenaga BPBD

Redaksi    Rabu, Agustus 21, 2024    Comment   

Seleksi CPNS Pemkab Kayong Utara Dibuka Untuk 270 Orang, Ada Formasi Tenaga BPBD

Jumadi, Kepala BKPSDM KKU (istimewa)

KAYONG UTARA - Proses seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil atau CPNS di lingkungan kerja Pemkab Kayong Utara mulai dibuka sejak tanggal 20 Agustus 2024. Syarat umumnya yakni berumur minimal 18 sampai 35 tahun terkecuali untuk bidang kesehatan seperti dokter. 

Melansir pengumuman Pemkab Kayong Utara yang diterima hari ini, Rabu (221/08/24), Pj Bupati Kayong Utara Alfian telah meneken Surat Keputusan Nomor: T/2835/800:1.2.2/BKPSDM/VIII/2024 tentang seleksi penerimaan PNS di lingkungan Pemkab Kayong Utara formasi tahun 2024.

Kepala BKPSDM kabupaten Kayong Utara Jumadi, pada Rabu (21/08/24) malam mengkonfirmasi kesahihan kabar pengumuman tersebut.

Jumadi menjelaskan, total keseluruhan CPNS yang dibutuhkan sebanyak 270 orang dengan formasi tenaga kesehatan dan tenaga teknis. Khusus Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), ada formasi CPNS lebih dari satu.

"(Kalau) BPBD, ade 1 formasi yang lebih dari 1, dibuka untuk 8 orang," katanya. 

Rekrutmen ini mulai dibuka pada 20 Agustus dan ditutup pada tanggal 6 September 2024. Jumadi menyebut, pelamar dari kelompok penyandang disabilitas juga diperbolehkan untuk mengajukan diri namun dengan persyaratan khusus seperti scan/asli dari dokter atau rumah sakit yang menerangkan jenis dan kredibilitasnya, kemudian video singkat menunjukan kondisi diri pelamar.

Informasi lengkap mengenai rincian Jenis Jabatan, kualifikasi pendidikan, unit kerja penempatan hingga alokasi formasi secara resmi dapat diakses melalui https://sscasn.bkn.go.id. Pelayanan dan penjelasan informasi terkait pelaksanaan Seleksi Penerimaan ASN di lingkungan Pemkab Kayong Utara dapat dilakukan pada hari dan jam kerja atau melalui email. 

Penulis: Muzahidin

Effendi Ahmad Gandeng Mantan Ketua Himakatra Dalam Pilkada Kayong Utara

Redaksi    Rabu, Juli 31, 2024    Comment   

Effendi Ahmad Gandeng Mantan Ketua Himakatra Dalam Pilkada Kayong Utara

Effendi Ahmad Gandeng Mantan Ketua Himakatra Dalam Pilkada Kayong Utara.

KAYONG UTARA - Untuk sementara, koalisi partai PKB dan PPP menduetkan H Effendi Ahmad dengan Sartono menjadi pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pilkada kabupaten Kayong Utara (KKU)  27 November mendatang. 

Usungan dua partai ini ditandai dengan diterimanya surat rekomendasi dari pengurus pusat masing-masing partai. Informasi diterima, partai PKB mengeluarkan rekomendasi kepada pasangan dengan singkatan "ESA" ini pada 20 Juli. Sedangkan partai PPP pada 25 Juli 2024.

Calon Bupati, H Effendi Ahmad saat ditanya perihal kabar pencalonan dirinya menjelaskan, pencalonan dirinya dengan Sartono dimaksudkan agar proses demokrasi di kabupaten "Betuah" (julukan KKU) berjalan. Dirinya menegaskan, pencalonanya juga untuk menjawab pertanyaan publik terhadap isu Pilkada nanti soal isu akan terjadi pertarungan melawan kotak kosong. 

"Kehadiran kami nanti dalam Pilkada bukan melawan siapapun, bukan melawan orang per orang tetapi kehadiran kami sebagai alternatif pilihan politik warga Kayong Utara. Dan, kami siap berjuang membangun daerah," kata dia, Rabu ini (31/07/24). 

Menjawab keraguan sosok calon pasanganya, tokoh ulama asal desa Sungai Paduan kecamatan Teluk Batang ini mengatakan, dimatanya, sosok Sartono adalah tokoh muda yang berpengalaman dalam organisasi. Sartono nilai dia berkemampuan secara intelektual dan dapat diterima lintas generasi. 

"Beliau (Sartono) seorang organisatoris, mantan ketua organisasi Himakatra (mahasiswa Kayong Utara), terlebih beliau adalah sosok yang menurut saya diterima segala umur di daerah kita ini," ucap Effendi Ahmad. 

Mengenai kemungkinan sokongan selain partai PKB dan partai PPP, mantan wakil Bupati itu menjawab, komunikasi intensif sudah terjalin dengan partai Golkar dan partai PKS. Kedua partai besar ini katanya akan segera memberikan dukungan untuk pencalonan dirinya nanti. 

"Golkar, PKS nanti nyusul, beberapa kali kami bertemu dengan petinggi kedua partai itu, Insya Allah, berlabuh ke kita,"tandasnya. 

Untuk sementara, raihan kursi pada pemilu lalu terhadap dua partai calon pengusung pasangan ini sudah memenuhi persyaratan oleh KPU. Diketahui, partai PKB mendapat jatah 3 kursi dan PPP memperoleh 2 kursi. 

Jika partai Golkar dan partai PKS jadi sebagai pengusung, maka dipastikan jumlah keseluruhan partai koalisi pasangan ESA sebanyak 10 kursi atau sekitar 40 persen total jumlah di DPRD kabupaten Kayong Utara.

Muzahidin